Sudah Layakah Indonesia Memiliki PLTN?

Sampai saat ini Indonesia belum berhasil membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), sehingga belum ada sebuahpun PLTN yang dapat dioperasikan untuk mengurangi beban kebutuhan energi listrik yang saat ini semakin meningkat di Indonesia. Padahal energi nuklir saat ini di dunia sudah cukup berkembang dengan menguasai pangsa sekitar 16% listrik dunia. Hal ini menunjukkan bahwa energi nuklir adalah sumber energi potensial, berteknologi tinggi, berkeselamatan handal, ekonomis, dan berwawasan lingkungan, serta merupakan sumber energi alternatif yang layak untuk dipertimbangkan dalam Perencanaan Energi Jangka Panjang bagi Indonesia guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah saat ini sedang memutakhirkan Peraturan Presiden 05/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pembahasan rancangan dan rumusannya tengah dilakukan Dewan Energi Nasional. Pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber pembangkit listrik (PLTN) merupakan salah satu program yang menjadi pembahasan dalam pemutakhiran KEN tersebut.

Perkembangan PLTN di dunia, termasuk kejadian di Jepang, menjadi pelajaran penting untuk Indonesia. Program PLTN dibiayai dana publik, maka kita harus menempatkan kepentingan publik pada prioritas tinggi,” kata Mukhtasor, anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan/Pakar Lingkungan Hidup seperti dilansir situs Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis 31 Maret 2011. Seperti dikutip dari www.Vivanews.com.

Prof. Mukhtasor menambahkan, penyiapan infrastruktur PLTN, mulai dari penyiapan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, penyiapan kelembagaan sampai dengan studi kelayakan dibiayai pemerintah dengan dana publik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, pembangunan dan pengoperasian PLTN secara komersial menurut UU Ketenaganukliran dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan atau badan swasta.

Perencanaan Pembangunan PLTN

Disarikan Penulis dari www.batan.go.id., bahwa ide pertama untuk pembangunan dan pengoperasian PLTN di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1956, meskipun demikian ide yang sudah mengkristal baru muncul pada tahun 1972. Kemudian berlanjut dengan diselenggarakannya sebuah seminar di Karangkates, Jawa Timur pada tahun 1975 oleh BATAN dan Departemen PUTL, dimana salah satu hasilnya suatu keputusan bahwa PLTN akan dikembangkan di Indonesia dengan Semenanjung Muria, Jawa Tengah sebagai lokasi yang paling ideal.

Kemudian, pada tahun 1978, dilakukan studi kelayakan tentang introduksi PLTN yang pertama dengan bantuan Pemerinatah Italia. Pada tahun 1985 pekerjaan dimulai dengan melakukan pembaharuan studi yang sudah dilakukan dengan bantuan International Atomic Energy Agency (IAEA), Bechtel International (USA), SOFRATOME (Perancis) dan CESEN (Italia). Pada tahun 1989, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan studi kelayakan yang komprehensif termasuk investigasi secara mendalam tentang calon tapak PLTN di Semenanjung Muria. Pada bulan Agustus tahun 1991, sebuah perjanjian kerja tentang studi kelayakan telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan RI dengan Perusahaan Konsultan NEWJEC Inc.

Pada Tahun 1992 dan 1993 dilakukan 2 tahapan pekerjaan yang pertama (Step 1-2). Sebagai kesimpulan didapatkan bahwa calon tapak terbaik adalah tapak PLTN Ujung Lemahabang. Kemudian tahapan kegiatan investigasi akhir (Step-3) dilakukan dengan mengevaluasi calon tapak terbaik tersebut untuk melakukan konfirmasi apakah calon tapak tersebut betul dapat diterima dan memenuhi standar internasional. Studi tapak PLTN ini akhirnya dapat diselesaikan pada tahun 1995. Secara keseluruhan, studi tapak PLTN di Semanjung Muria dapat diselesaikan pada bulai Mei tahun 1996. Selain konfirmasi kelayakan calon tapak di Semanjung Muria, hasil lain yang penting adalah bahwa PLTN jenis air ringan dengan kapasitas antara 600 s/d 900 MWe dapat dibangun di Semenanjung Muria dan kemudian dioperasikan sekitar tahun 2004 sebagai solusi optimal untuk mendukung sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Akibat krisis multidimensi yang terjadi pada tahun 1998, lalu dilakukan evaluasi kembali. Maka tahun 2002 studi Comprehensive Assessment of Different Energy Resources for Electricity Generation in Indonesia” (CADES), menyebutkan bahwa kebutuhan energi di Indonesia diproyeksikan meningkat di masa yang akan datang. Kebutuhan energi final (akhir) akan meningkat dengan pertumbuhan 3,4% per tahun dan mencapai jumlah sekitar 8146 Peta Joules (PJ) pada tahun 2025.

Mengingat situasi penyediaan energi konvensional termasuk listrik nasional di masa mendatang semakin tidak seimbang dengan kebutuhannya, maka opsi nuklir dalam perencanaan sistem energi nasional jangka panjang merupakan suatu solusi yang diharapkan dapat mengurangi tekanan dalam masalah penyediaan energi khususnya listrik di Indonesia. Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan tersebut di atas maka diharapkan pernyataan dari semua pihak yang terkait dengan pembangunan energi nasional bahwa penggunaan energi nuklir di Indonesia sudah diperlukan, dan untuk itu perlu dimulai pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sekitar tahun 2010, sehingga sudah dapat dioperasikan secara komersial pada sekitar tahun 2016.

Libatkan Partisipasi Publik

Sangat penting bahwa program PLTN perlu melibatkan partisipasi publik yang lebih besar, terutama dalam aspek keselamatan dan penilaian kelayakan teknologi dan lokasi PLTN. Partisipasi publik tersebut diperlukan terutama dalam studi kelayakan pembangunan PLTN dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

Dalam pandang Prof. Mukhtasor, pemerintah, dalam hal ini Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu melibatkan lebih banyak ahli-ahli yang representatif dan obyektif di bidang sosial, keselamatan, bencana, dan lingkungan hidup. Jangan sampai terulang lagi kejadian Jepang, di mana keakuratan dan keterbukaan informasi nuklir masih menjadi persoalan antara pemerintah dan operator PLTN.

Layak ataupun tidak pembangunan PLTN di Indonesia nantinya kita semua harus berbesar hati. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada kepentingan lain yang tidak relevan, termasuk kepentingan yang lebih berpihak pada keuntungan bisnis daripada publik. Di sisi lain, standar kelayakan PLTN juga perlu ditingkatkan dengan memperhatikan keandalan teknologi PLTN dan kerawanan bencana di Indonesia.

Ketentuan perizinan reaktor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43/2006. Berdasarkan aturan tersebut (pasal 4), reaktor nuklir komersial yang telah beroperasi tiga tahun secara selamat dengan faktor kapasitas merata minimal 75 persen digolongkan sebagai teknologi yang teruji. Dalam hal biaya, pembangunan PLTN ada beban biaya tersembunyi yang harus ditanggung publik. Di samping dana APBN untuk penyiapan infrastruktur dan studi kelayakan PLTN.

Jadi untuk lebih pro publik, ada tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu aspek keselamatan dan lingkungan, aspek partisipasi publik, dan aspek subsidi oleh publik. “Jadi, seumpama kasus Jepang ini terjadi di Indonesia, menurut hemat saya, kerugian kecelakaan nuklir ini akan ditanggung dana publik. Ini tentu kurang mencerminkan istilah harga energi berdasarkan prinsip keenomian berkeadilan yang diatur dalam Undang-undang Energi,” ujar Prof. Mukhtasor yang juga Guru Besar ITS Surabaya ini. (iH2).

Sumber Tulisan: www.batan.go.id dan www.Vivanews.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *