Pemkab Tasikmalaya Harus Segera Selesaikan Kasus Penambangan Pasir

TASIKMALAYA, (PRLM).- Sedikitnya seratus orang yang tergabung dalam Relawan Masyarakat Tasikmalaya Selatan (Rampas) bersama Brigade Tholiban kembali berunjuk rasa menuntut Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelesaikan pro dan kontra penambangan pasir besi di wilayah selatan Tasikmalaya. Mereka mendatangi Kantor Bupati Tasikmalaya di Jln. Bojong Konneg, Kec. Singaparna, Selasa (29/3) dengan niatan menemui bupati baru terpilih Uu Ruzhanul Ulum. Sayangnya mereka gagal menemui sang kepala daerah karena Uu sedang di luar kota.

Dalam aksinya itu, mereka menunjukkan bukti identitas kependudukan warga bahwa mereka berasal dari wilayah selatan Tasikmalaya seperti Kec. Cipatujah dan Karangnunggal. “Kami warga asli bukan bayaran,” ucap para demonstran. Selama ini mayoritas pegawai yang bekerja di pertambangan pasir besi bukan orang Tasikmalaya, masyarakat pribumi hanya jadi penonton dan menikmati kerusakan alam yang terjadi.

Kordinator lapangan Rahmat Z terlihat begitu emosi ketika menyampaikan orasinya. Ia menuding pemerintah lebih mendukung penambangan pasir besi terus beroperasi.”Kami tidak ikhlas lingkungan dirusak. Orang selatan yang sengsara karena pasir besi,” katanya.

Ia menyesalkan bupati baru yang dipilih oleh masyrakat Tasikmalaya Selatan sampai saat ini belum menujukkan itikadnya dalam menyelesaikan gejplak yang terjadi di wilayah selatan. Hingga pada akhirnya masalah terkatung-katung dan ekploitasi tetap dibiarkan.

Ketua Brigade Tholiban Tasikmalaya Selatan Ruhanudin menuturkan, aksi kesekian kalinya tersebut merupakan lanjutan aksi mereka ke pendopo dua pekan yang lalu. Pasalnya, pemerintah belum mengambil tindakan tegas, sementara itu penambangan pasir besi terus-terusan terjadi.

“Kami khawatir akan terjadi abrasi bersa-besaran. Hal ini kami buktikan atas hasil analisa kami bersama ahli geologi analisa dunia minggu lalu dengan Taliban. Kerusakan ekologi sudah berada pada puncak kekhawatiran. Reklamasi tidak ada, lahan semrawut. Kalau tidak kami selesaikan, lalu siapa?” ucapnya.

Ruhanudin mengancam, apabila bupati tidak segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi pihaknya akan mendatangi kantor bupati dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Ia menambahkan, bila masalah tersebut diambangkan, penambangan akan semakin merajarela. Ia menyarankan agar Pemkab. Tasikmalya bersikap tegas seperti pemerintah Ciamis dan Cilacap yang menutup akses jalan lalu-lalang kendaraan pengangkut pasir besi karena pengusaha tidak menepati kesepakatan bersama yaitu memperbaiki jalan. “Alhasil truk-truk dari sana pada ngambil jalan alternatif ke Tasikmalaya karena aturannya di sini tidak ada,” ujarnya.

Usai mendatangi kantor bupati, mereka pun melaksanakan Salat Dzuhur berjamaah di masjid Pemkab kemudian kembali ke Gedung DPRD. Sayangnya keinginan mereka untuk dipertemukan dengan dinas-dinas terkait tidak terlaksana hingga pada akhirnya mereka balik kanan ke selatan Tasikmalaya. (A-183/das)***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *