EoF: Perusahaan Kertas Gerogoti LoI Indonesia-Norwegia

Eyes on The Forest menyatakan Dua di antara perusahaan kertas terbesar dunia, Asia Pulp &Paper (APP) yang berbasis di Shanghai dan Asian Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) berbasis di Singapura, menggerogoti kesepakatan terbaru antara Indonesia dan Norwegia “guna berkontribusi bagi pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut.”
EoF menyatakan dua perusahaan itu secara bersama-sama meluluhlantakkan lima persen hutan alam yang tersisa di Provinsi Riau, dua kali luasnya dari ibukota Indonesia, Jakarta.  Demikian temuan dari analisa EoF terhadap izin penebangan tahunan 2009 (rencana kerja tahunan/RKT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.
Izin-izin yang dikeluarkan adalah untuk pengambilan volume kayu yang cukup tinggi per hektar. Kebanyakan dari penebangan hutan berkualitas tinggi ini terjadi pada lahan gambut yang berkedalaman lebih dari tiga meter yang dilarang oleh peraturan yang berlaku.
Lebih lanjut EoF menyatakan Penggalian lahan gambut dan penebangan hutan alam telah menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca yang besar di Indonesia.
“APP dan APRIL menggerogoti komitmen Presiden guna mengurangi emisi di Indonesia hingga 41 persen itu. Kami mengimbau APP dan APRIL untuk segera menghentikan penggunaan kayu yang berasal dari konversi hutan hujan tropis dan penggalian lahan gambut,” ujar Ian Kosasih dari WWF Indonesia. Kedua perusahaan telah memasang iklan bertahun-tahun bahwa mereka tidak akan lagi menggunakan kayu hutan alam bagi produksi bubur kertas mereka hingga 2009.
Namun Eyes on the Forest memperkirakan bahwa izin tahun 2009 untuk membabat hutan alam di Riau sendiri mewakili jumlah hingga 40% dan 84% dari kebutuhan bahan baku bagi pabrik olah bubur kertas milik APP dan APRIL masing-masingnya.
 “Para pembeli seharusnya menyadari tujuan kampanye  greenwashing yang intensif dari kedua perusahaan seperti apa adanya, bahwa aksi humas yang mahal itu hanyalah dirancang untuk membodohi dunia,” kata Santo Kurniawan, koordinator Jikalahari, jaringan LSM di Riau.
Dalam kesepakatannya dengan pemimpin Norwegia, Presiden SBY berkomitmen untuk memprakarsai penghentian konversi lahan gambut dan hutan alam bagi semua konsesi baru selama dua tahun baik mulai Januari 2011.
Namun tiba-tiba menyusul komitmen itu, Kementerian Kehutanan RI mengeluarkan izin-izin baru untuk mengaliri lahan gambut dan menebangi hutan alam di Riau. Izin-izin baru itu mungkin mewakili hingga 29% dan 50% kebutuhan bahan baku pabrik olah bubur kertas APP dan APRIL.
APP dan APRIL agaknya sedang buru-buru sekali menghabisi hutan alam Riau tersisa sebelum moratorium dimulai, membuat Presiden SBY dalam posisi yang dipermalukan. Hal ini persis dengan kekuatiran Presiden SBY tatkala ia berbicara kepada media setelah penandatanganan kesepakatan Oslo Mei tahun ini. Agaknya pengumuman moratorium itu telah menjadi sinyal untuk membabat lebih banyak hutan alam secara lebih cepat. Demikian Siaran Pers Eyes on the Forest/EoF, 8/07/2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *